TEMPO Interaktif, Jakarta -Lengsernya Presiden Mesir Husni Mubarak diprediksi tak akan menurunkan harga minyak mentah dunia. Harga minyak diprediksi terus melaju tinggi. "Kejatuhan Mubarak bersifat netral pada harga minyak dunia," ujar pengamat perminyakan, Kurtubi kepada Tempo, Sabtu (12/2).
Ia mengatakan, pelaku pasar masih mencermati eskalasi politik pasca pengunduran diri Mubarak. Hal ini berhubungan dengan tokoh politik yang akan mengambil kebijakan di negara tersebut. "Apakah pemerintah akan memblokir Terusan Suez atau tidak," ujar dia.
Jika Terusan Suez ditutup, kata Kurtubi, distribusi minyak dunia sebanyak 2 juta barel per hari, atau 2 persen output harian minyak dunia, akan terganggu. Akibatnya harga minyak terdongkrak naik. Namun jika Terusan Suez beroperasi normal, harga minyak tetap meneruskan tren kenaikannya. "Tanpa ada kasus Mesir, tren harga minyak terus naik," katanya.
Harga minyak mentah dunia turun ke level terendah selama dua bulan terakhir setelah Mubarak mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Jumat kemarin harga minyak dunia diperdangangkan pada level US$ 85,58 per barel sementara harga minyak Brent mentah diperdagangkan pada level US$ 101,43 per barel.
Menurut Kurtubi, penurunan harga minyak dalam beberapa hari terakhir lebih banyak disebabkan oleh aksi ambil untung spekulan minyak. Harga minyak, kata dia, masih melanjutkan peningkatannya.
Kurtubi memprediksikan rata-rata harga minyak dunia sepanjang tahun 2011 berada pada level US$ 95 per barel. Angka ini lebih tinggi US$ 15 dari asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah sendiri menyebutkan setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 akan menambah beban subsidi sebesar Rp 900 miliar, sehingga beban subsidi sepanjang tahun ini akan bertambah Rp 13,5 triliun.
Pembengkakan beban subsidi dapat dihindari dengan mencabut subsidi premium. Menurut dia, pemerintah sebaiknya menjual harga premium ke harga pokoknya. Saat ini premium dijual pada harga Rp 4.500 per liter sementara harga pokok premium sebesar Rp 6.500 per liter.
Ia mengatakan, rencana pemerintah membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melanggar konstitusi. Alasannya, pasal yang mengatakan harga minyak domestik mengikuti harga minyak dunia sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.
Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, kata dia, adalah pemaksaan bagi konsumen agar membeli Pertamax yang harganya mengikuti harga minyak dunia. "Ini dilarang Undang-Undang, pemerintah bisa melanggar dan bisa dimakzulkan."
